Jakarta – Jeffrey Sachs, seorang ekonom yang juga menjadi advokat SDGs di bawah Sekretaris Jenderal PBB, menganggap program makan bergizi gratis sebagai bentuk investasi dan cara yang efektif bagi negara untuk meningkatkan gizi masyarakatnya.
Hal ini disampaikan oleh Sachs saat menghadiri seminar publik dengan tema “Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Pembelajaran Seumur Hidup dan Pengembangan Keterampilan” yang diselenggarakan oleh Prakerja, United in Diversity Foundation (UID), dan The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) beberapa waktu yang lalu, seperti yang dikutip dari situs web prakerja.go.id.
“Program ini adalah konsep yang sangat bagus dan efektif dalam memperbaiki gizi yang dilakukan oleh negara. Dimulai dari usia dini dan bekerja sama dengan program makan di sekolah,” kata Sachs pada Senin (8/7).
Meskipun Sachs mengakui bahwa program makan bergizi gratis tidaklah murah, namun jika dilaksanakan dengan baik, hal tersebut akan menjadi investasi dengan dampak yang signifikan.
Ia kemudian menjelaskan sejumlah dampak dan manfaat yang dapat diperoleh melalui program ini, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menurut Sachs, program ini memberi kesempatan bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mendapatkan asupan makanan bergizi secara teratur. Dengan demikian, mereka dapat terhindar dari stunting dan kekurangan gizi, yang dapat berdampak pada perkembangan fisik dan mental.
“Selain itu, program ini juga mendukung proses belajar mengajar dan mencetak tenaga kerja berkualitas di masa depan,” lanjutnya.
Lebih lanjut dijelaskan, implementasi program makan siang gratis ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu mengatasi kelaparan dan malnutrisi.
“SDGs, dengan 17 tujuan, menawarkan panduan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang,” tambahnya.
Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, telah mengeluarkan program makan bergizi yang akan diberikan secara gratis kepada para siswa di sekolah. Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program ini.
