Jakarta – Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah yaitu di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
“Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Prabowo dan dia juga memberikan assurance. APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3% dan ini komitmen yang sama dan kita sudah sampaikan juga. Beliau (Prabowo) komit terhadap defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga turut mengungkapkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa defisit APBN berada dalam kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam range,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, penjagaan terhadap defisit APBN juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Posisi RUU APBN 2025 dalam proses ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas pemerintahan baru presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen terhadap PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang sudah direncanakan pemerintah sekarang dan akan disetujui oleh DPR nanti,” pungkasnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai target-target yang direncanakan pemerintah dan telah disepakati oleh DPR RI dalam RAPBN 2025 nanti.
“Intinya kami berkomitmen untuk mencapai target-target yang direncanakan pemerintah sekarang dan telah disepakati oleh DPR nanti,” ujar Thomas.
