Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan kekhawatiran akan terjadinya berbagai praktik kecurangan dalam Pemilu 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara yang semakin dominan dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Terutama dalam pilkada yang akan diadakan pada November 2024 mendatang.
“Hal tersebut mengingat berbagai kecurangan dalam Pemilu Presiden 2024 yang dibiarkan, cenderung akan terulang kembali dengan dampak yang semakin besar terhadap nilai-nilai demokrasi dan mengancam prinsip kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya,” ujar Hasto saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pilkada di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin malam.
Hasto menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya didasarkan pada hati nurani.
“Keputusan hakim MK seharusnya berlandaskan pertimbangan hukum yang jelas, dengan keadilan yang sejati, semangat kenegarawanan, dukungan terhadap kepentingan bangsa dan negara, serta kepatuhan dalam menjalankan UUD NRI 1945 secara tulus,” kata Hasto.
Dia pun menyampaikan terima kasih kepada para hakim MK yang berani menyuarakan kebenaran dalam putusan Perkara Hasil Pemilihan Umum untuk pilpres 2024.
“Kami berterima kasih, mengapresiasi para hakim MK yang berani berbicara jujur. Untuk pertama kalinya dalam sengketa pilpres di MK, terdapat tiga hakim MK yang memberikan pandangan kritis, dissenting opinion terhadap pelaksanaan pilpres,” ujarnya.
Meskipun demikian, Hasto mengatakan bahwa PDIP tetap menghormati putusan MK. Namun, partai tersebut akan terus berjuang melalui berbagai cara, termasuk melalui PTUN.
“PDI Perjuangan menghormati keputusan MK, namun akan terus berjuang dalam menjaga Konstitusi, memperjuangkan demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, serta terus berjuang menggunakan segala kemungkinan hukum, termasuk melalui PTUN,” tambah Hasto.
