Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengeluarkan pernyataan terkait kondisi politik saat Pemilu 2024. Mereka menyatakan keprihatinannya terhadap kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2024.
Salah satu masalah yang disorot adalah penggunaan banyak ASN, aparat TNI/POLRI, dan perangkat desa untuk memenangkan suara untuk salah satu pasangan calon. Selain itu, penyaluran bansos juga menjadi sarana politik pemilu.
Pernyataan ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolunggalo dalam konferensi pers di Kantor AMAN, Jakarta Selatan, pada Senin (18/3/2024).
Rukka mengkritik cara politik Bansos yang menggunakan dana APBN menjelang pemilu, serta mobilisasi aparat untuk memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran. Dia juga menyoroti penggunaan undang-undang untuk memperpanjang kekuasaan oligarki, seperti revisi UU KPK, UU ASN, UU Cipta Kerja, UU IKN, dan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengangkatan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo.
Dalam konteks politik uang, Dewi Kartika sebagai Sekretaris Jenderal KPA menekankan sulitnya mewujudkan agenda lingkungan yang berkelanjutan di pedesaan jika praktik politik uang terus berlangsung. Dia menambahkan bahwa politik uang tidak mendukung agenda lingkungan yang berkelanjutan.
Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif WALHI, mengkritik program Food Estate yang dianggap tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dia menyoroti bahwa program tersebut butuh waktu lama untuk berhasil, sementara hasil panen bahan pangan bisa didapat dalam waktu singkat. Zenzi menekankan bahwa kegagalan pemerintah dalam memahami masalah ini dapat mengakibatkan kerusakan ekologis.
Selain itu, Zenzi menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia semakin kompleks dalam masa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Upaya untuk menyelesaikan konflik agraria, memulihkan lingkungan, mengatasi krisis iklim, serta perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia mengalami kemunduran akibat berbagai kebijakan yang bertentangan dengan agenda rakyat.
Jika situasi ini dibiarkan terus berlanjut, Zenzi khawatir bahwa pemerintahan hasil Pemilu 2024 penuh dengan kecurangan dan agenda politik yang bertujuan untuk memperpanjang dinasti politik. Zenzi menekankan bahwa DPR harus meningkatkan fungsi pengawasannya terutama terhadap lembaga eksekutif dan yudikatif agar isu-isu tersebut dapat terselesaikan.
