Di tengah sorotan terhadap layanan kesehatan nasional, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kembali menegaskan satu hal yang kerap memunculkan pertanyaan publik: mengapa fitofarmaka belum ditanggung BPJS Kesehatan. Penjelasan itu ia sampaikan bersamaan dengan pembahasan mengenai posisi BPJS Kesehatan yang justru kini semakin diperhatikan dunia karena dinilai berhasil membangun sistem layanan yang kuat dan terintegrasi.
BPJS Kesehatan dinilai jadi rujukan
Ali menyebut, dalam beberapa kesempatan BPJS Kesehatan bahkan dijadikan acuan oleh sejumlah pihak karena dianggap memiliki pelayanan yang baik, terutama setelah pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT). Kehadiran ICT membuat akses layanan menjadi lebih mudah bagi masyarakat Indonesia, meski jangkauan layanan harus meliputi negara kepulauan dengan 17 ribu pulau.
Menurut Ali, kemampuan sistem BPJS Kesehatan dalam mengelola data menjadi salah satu alasan lembaga ini mendapat perhatian. Ia menilai, dari sisi data yang besar, terintegrasi, dan real time, BPJS Kesehatan hampir tidak memiliki pembanding.
Data besar, pantauan lebih ketat
Ali menegaskan, sistem yang dimiliki BPJS Kesehatan memungkinkan pemantauan perilaku fasilitas kesehatan di berbagai daerah, mulai dari rumah sakit hingga klinik. Kondisi itu membuat pengawasan layanan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih luas dibanding banyak negara lain.
“BPJS Kesehatan hampir tidak ada yang bisa mengalahkan dari segi data yang besar, terintegrasi, real time, kita bisa memonitor perilaku fasilitas kesehatan, rumah sakit, hingga klinik di seluruh Indonesia,” kata Ali.
Ia juga menyoroti skala layanan kesehatan di Indonesia yang besar. Menurutnya, banyak negara lain bahkan tidak memiliki 3.000 rumah sakit, sementara Indonesia memiliki lebih dari 3.000 rumah sakit yang saat ini bisa dimonitor melalui sistem tersebut.
Indonesia dianggap makin maju dalam jaminan kesehatan
Dengan kapasitas itu, Ali melihat Indonesia kini dipandang memiliki sistem jaminan kesehatan yang maju. Sorotan dunia terhadap BPJS Kesehatan, kata dia, tidak lepas dari kemampuan lembaga ini menjaga layanan tetap berjalan dalam skala besar dan kompleks.
Dalam konteks itulah pembahasan soal fitofarmaka belum ditanggung BPJS Kesehatan menjadi relevan, karena kebijakan penjaminan layanan kesehatan tetap harus melihat kesiapan sistem, cakupan manfaat, dan pengelolaan layanan secara menyeluruh.
Source link
