Mewujudkan Ekonomi Konstitusi
Jika Anda pernah belajar ilmu ekonomi, Anda tentu tahu bahwa ada banyak aliran ekonomi di dunia. Ada aliran ekonomi yang dikenal sebagai neoklasikal, pasar bebas, dan neoliberal. Ketiga aliran ini sering dikaitkan dengan pemikiran Adam Smith. Selain itu, ada pula aliran ekonomi sosialis, yang merupakan pemikiran Karl Marx. Dalam perjalanan sejarah, terjadi perdebatan antara pendukung aliran A dan aliran B. Namun, menurut saya, mengapa kita harus memilih? Mengapa kita tidak bisa mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan sosialisme? Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan bapak saya Prof. Sumitro mengajarkan konsep ini sebagai ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila, yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 yang dikenal sebagai ekonomi konstitusi.
Setelah tahun 1998, saya merasa bahwa kita telah tersesat. Sebagai bangsa, kita melupakan jati diri kita dan meninggalkan konsep ekonomi Pancasila. Selama belasan tahun ini, perjuangan saya adalah untuk mengingatkan kembali nilai-nilai tersebut, seperti berdiri di atas kaki sendiri dan keberpihakan kepada rakyat. Nasionalisme bukanlah sesuatu yang buruk. Setiap bangsa membela kepentingan nasionalnya, dan demikian pula bangsa Indonesia harus berbuat. Kita harus memiliki kekuatan internal dan kemampuan untuk memproduksi berbagai barang di dalam negeri.
Konsep ekonomi konstitusi, yang menekankan pada keberpihakan kepada rakyat dan pemilikan kepentingan strategis oleh negara, adalah jalan terbaik bagi Indonesia. Kita harus meninggalkan konsep ekonomi liberal yang hanya menguntungkan segelintir orang dan mengalirkan kekayaan negara ke luar negeri. Kita harus memiliki daya saing ekonomi yang kuat dan mandiri, serta menghasilkan berbagai produk di dalam negeri.
Sosialisme murni, meskipun memiliki kebaikan dalam teori, tidaklah realistis untuk dijalankan. Sebaliknya, ekonomi campuran yang menggabungkan prinsip-prinsip kapitalisme dan sosialisme adalah solusi yang tepat. Kita harus mengambil yang terbaik dari kedua sistem ini agar menciptakan ekonomi yang seimbang dan berkeadilan.
Pemerintah harus menjadi pelopor dalam membangun ekonomi dan menjaga kepentingan rakyat. Dalam konteks nation building, pemerintah harus aktif dalam mengarahkan pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Dengan konsep ekonomi konstitusi, kita dapat menciptakan keseimbangan yang baik antara kebebasan pasar dan perlindungan sosial bagi rakyat.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun ekonomi konstitusi yang berpihak kepada rakyat dan menghasilkan keberlanjutan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Kita harus kembali pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ekonomi negara ini. Dengan konsep ekonomi konstitusi, kita dapat mengarahkan Indonesia menuju kesejahteraan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
