Tiga partai politik (parpol) dalam Koalisi Perubahan yaitu NasDem, PKS, dan PKB menyatakan siap mendukung PDIP jika menjadi inisiator hak angket DPR RI untuk menyelidiki kecurangan dalam Pemilu 2024.
Pernyataan ini dibuat oleh tiga sekretaris jenderal (sekjen) parpol koalisi perubahan di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Februari 2024. Hadir dalam pertemuan ini Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi, dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.
Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi menyebut mekanisme hak angket untuk menanggapi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 sangat menarik. Dia menganggap bahwa menggunakan hak angket lebih baik daripada proses di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Angket ini menarik. Lebih baik kita ke angket, cantik. Iya kan. Angket kita sudah memiliki pengalaman, pekerjaannya bagus, dan lamanya prosesnya,” ujar Aboe di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Februari 2024.
Aboe juga menyatakan bahwa tiga parpol Koalisi Perubahan akan menunggu langkah PDIP sebagai inisiator hak angket yang diusulkan oleh calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo. Mereka siap mendukung langkah PDIP dalam hal ini.
Sementara itu, Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyebut bahwa PDIP sebagai partai penguasa parlemen mempunyai peran paling penting dalam memulai hak angket.
Meskipun menunggu langkah dan sikap PDIP, Hermawi menyatakan bahwa tiga parpol Koalisi Perubahan tidak akan duduk diam. Mereka akan fokus untuk mengumpulkan bukti beserta saksi terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Hermawi juga menegaskan bahwa Koalisi Perubahan siap bekerja sama dengan PDIP dalam mendorong hak angket di Senayan. Mekanisme hak angket ini bisa dilaksanakan dengan memperhatikan komposisi keterisian kursi di DPR RI.
Sekjen PKB Hasanuddin Wahid juga menegaskan keseriusan PKB terkait dukungan mereka terhadap pelaksanaan hak angket di Senayan. Dia memastikan PKB akan berada di barisan yang menjaga kedaulatan rakyat untuk memastikan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas.
Hasanuddin menegaskan bahwa PKB juga menunggu langkah konkret dari PDIP terkait hak angket, mengingat PDIP merupakan fraksi terbesar di DPR RI.
PKB, Partai Nasdem, dan PKS tengah fokus untuk mengumpulkan berbagai bukti dan saksi terkait dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 agar nantinya dapat digunakan dalam proses hak angket di DPR RI.
