Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat Manurung mengaku pernah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengubah kebijakan terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk lahan di bawah 5 hektare dan penguasaan lebih dari 5 tahun.
“Kami hanya minta yang 5 hektare ke bawah dan penguasaan 5 tahun ke atas bisa ikut PSR, sehingga BPDPKS nggak kelabakan terus setiap tahun mencapai target yang sudah digariskan Presiden Jokowi 180 hektare per tahun, nggak pernah tercapai,” ujar Gulat saat membuka Pertemuan Nasional Petani Sawit Kelapa Indonesia di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Namun, permintaan ini tidak membuahkan hasil dan Gulat mengaku sering berbenturan dengan KLHK.
“Dari 100 pengajuan PSR yang dilakukan oleh petani sawit, 84 diantaranya selalu gagal dalam pengajuannya, karena termasuk ke dalam kawasan hutan. Mohon diberikan pemahaman kami bahwa sebenarnya Undang-undang Cipta Kerja itu sudah mewakili kepentingan petani sawit, yaitu yang 5 hektare ke bawah dan 5 tahun ke atas, karena PSR itu hanya 4 hektare. Untung nggak 2 hektare,” katanya.
Gulat juga membantah tuduhan bahwa petani sawit cengeng dan manja. Menurutnya, para petani hanya menginginkan produktivitas dan korporasi melalui PSR, sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi.
“Hidup masa depan kita dari sawit, tidak akan ada orang lain menolong Anda, tidak akan ada orang lain memberikan tangannya kepada anda, kecuali sesama kita petani sawit. Kenapa kita harus meributkan hal-hal yang tidak perlu kita ributkan. Mari kita satu,” pungkas Gulat.
