Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah dengan tegas menegur bawahannya terkait e-katalog pengadaan sarana prasarana (Sarpras) untuk peremajaan sawit rakyat. Dia juga menegur karena tidak ada kejelasan kerja sama yang belum juga terintegrasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
“Pak Direktur, saya sampai hari ini juga belum mendapatkan laporan bagaimana dengan koordinasi kita dengan katalog LKPP, apakah sudah selesai pertemuan antara BPDPKS, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) dan e-katalog jangan sampai ini juga tidak jalan,” kata Andi saat memberikan arahan di agenda Rapat Koordinasi Penguatan dan Percepatan Kegiatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit di Auditorium Kementan Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Selain menegur bawahannya, Andi juga menyinggung perihal tidak berjalannya integrasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan BPDPKS dan LKPP yang tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan distribusi sarpras untuk para pekebun kelapa sawit menjadi tidak tersalurkan.
“Selalu kejadian rekomendasi teknis yang sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Tahun 2022 itu, sampai hari ini belum cair, belum terdistribusi. Itu kan tidak mencerminkan dari tujuan program yang kita lakukan bahwa kita mau melakukan peningkatan produktivitas bagaimana sawit rakyat,” tuturnya.
“Anda menyebut rapat koordinasi akan menjadi percuma bila hanya menghasilkan rekomendasi teknis (rekomtek) saja, sedangkan proses distribusinya tidak dikelola dengan baik.”
“Apa yang kita lakukan hari ini, saya mohon minggu ini harus beres. Apa sulitnya sih katalog? Kok susah banget kirim surat ke BPDPKS, kalau BPDPKS nggak mau menginisiasi pertemuan, kita langsung (lapor) ke presiden bahwa bukan kita yang menghambat semua proses-proses yang ada,” tegasnya.
“Ini saya agak keras, karena tidak ada perbaikan-perbaikan signifikan yang kita lakukan kalau tanpa diminta oleh para perkebunan kita, tidak sampai ke lapangan ini, persoalannya di ujung,” tambah Andi.
Andi menilai, apabila sistem rekomtek yang ada di Ditjenbun dengan sistem di BPDPKS belum terintegrasi, maka akan sirna harapan Indonesia untuk menjaga produktivitas sawit dalam negeri.
“Kalau ini tidak terintegrasi, sudah, lepas lagi harapan kita untuk kembali menjaga produktivitas sawit kita. Saya sengaja nih agak keras supaya kita paham bahwa pekerjaan hari ini tidak sekedar rekomtek. Tujuan utamanya adalah bagaimana pupuk ureanya, NPK-nya, besok sampai ke para pekebun kita,” tegasnya.
Andi mendorong agar sistem akses untuk pengadaan sarpras sudah menggunakan e-katalog, supaya pengadaan sarpras untuk program peremajaan perkebunan kelapa sawit ini bisa lancar.
“Akses untuk pengadaan sarpras itu sudah menggunakan e-katalog. Kita notulen kan saja dengan BPDPKS. Jangan lagi seperti sekarang. Rekomtek tahun 2022 sampai hari ini belum cair. Belum ada pengadaannya,” kata Andi.
“Kalau tidak ya keburu mati sawit kita. Keburu tidak berbuah karena mereka butuh pupuk. Kita harus berada pada posisi petani-petani kita itu,” lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun Kementan, Ardi Praptono menyampaikan, sampai saat ini program Sarpras Kelapa Sawit telah dilaksanakan di 13 provinsi dan 110 kabupaten sentra kelapa sawit.
